Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas memandang pemerintah harus tegas mengenai harga BBM subsidi supaya tidak terjadi kebingungan di masyarakat.
"Saya kira itu (BBM subsidi) memang harus dinaikkan karena sudah tidak mungkin kita menghindar dari beberapa tahun lalu yang seharusnya sudah naik gitu loh. Walaupun itu jadi beban masyarakat, tapi kenaikan harga bahan pangan pasti akan naik tapi kejelasan itu kita butuhkan," katanya usai penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II Tahun 2012 oleh BPK kepada DPD RI di Gedung Nusantara V, DPR Senayan Jakarta, Selasa (30/4/2013).
"Yang jelas kalau subsidi tidak jelas, yang terbebani adalah daerah sebetulnya dalam distribusi bahan bakar. Ketegasan pemerintah mau dinaikkan atau dua harga. Saya kira ini sekarang yang jadi pertimbangan pemerintah," tambahnya.
Istri Gubernur Yogyakarta ini menilai, sudah sewajarnya BBM subsidi dinaikkan. Hal ini, merujuk pada makin tingginya beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPD RI lainnya, Laode Ida mengatakan akibat rencana kenaikan BBM subsidi, telah memicu kelangkaan solar di berbagai daerah.
Hal ini, telah berlangsung dan perlu dicegah. Laode meminta pemerintah membuat kebijakan strategis jangka panjang soal BBM yang jelas dan mengambil sikap yang tegas tentang harga BBM subsidi.
"Rencana kenaikan BBM menyebabkan kelangkaan BBM, terutama kelangkaan solar di daerah. DPD meminta pemerintah membuat kebijakan jangka panjang. Dan membuat langkah konkret konversi BBM sehingga tidak menjadi masalah berkepanjangan," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberi sinyal bahwa BBM subsidi positif akan naik. Hal ini ia kemukakan di depan Gubernur, Walikota dan Bupati pada acara Musrenbangnas, di Jakarta hari ini.
(ang/hen)
