Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, pemerintah dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah mengajukan penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) soal proyek triliunan rupiah ini.
"Penyempurnaan PP dilakukan, sehingga memungkinkan BUMN ditunjuk untuk melakukan pembangunan jalan tol di tempat-tempat yang secara finansial tidak feasible, konkretnya di Sumatera," ujar Dahlan di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Dahlan mengatakan, saat ini Hutama Karya belum resmi ditunjuk untuk proyek tersebut, namun dari persyaratan yang ada, tampaknya Hutama Karya yang bakal ditunjuk. Syarat BUMN yang bisa menggarap proyek ini adalah yang 100% sahamnya dikuasai oleh pemerintah atau negara.
Namun, Hutama Karya bisa menunjuk BUMN lain sebagai konsorsiumnya. Rencananya, pemerintah juga akan memberikan suntikan modal Rp 3 triliun untuk proyek tersebut di tahun ini.
"Ya semua orang kan pengennya jalan tol Trans Sumatera cepat dibangun, semua orang ingin begitu, karenanya kita proses ini, tapi apakah jadi atau tidak tunggu keputusan berikutnya. Kalau disetujui ya," kata Dahlan.
Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini dalam tahap persiapan pelaksanaan, akan menghubungkan 10 kota pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu dari Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Padang, Tanjung Pinang, Lampung, Bengkulu dan Serang.
Total panjang jalan tol ini akan membentang sepanjang 2.700 km. Tahap pertama akan dibangun pada awal tahun 2013 dengan panjang 300 km. Proses persiapan yang dilakukan selama 2012-2014 antara lain pembebasan lahan dan pengkajian besaran dana dukungan pemerintah atau Viabilty Gap Funding (VGF).
(dnl/ang)
