Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Satria Hamid mengungkapkan salah satu cara buruh menekan pemerintah adalah dengan melakukan demonstrasi besar-besaran.
"Dengan demo dan melakukan penekanan besar-besaran kepada pemerintah, kepala daerah itu pada akhirnya dipojokan dan mau tidak mau harus menaikan (upah minimum)," ungkap Satria saat ditemui di gerai Carrefour KOta Kasablanka Jakarta, Rabu (01/05/2013).
Bagi pengusaha, terkesan pemerintah tak kuasa menahan keinginan para buruh. Di tahun 2012 saja, buruh setidaknya mendapatkan dua kado spesial yaitu kenaikan upah (termasuk di dalamnya kenaikan jumlah KHL) dan aturan outsourching.
Bahkan baru-baru ini Presiden SBY memberikan kado besar bagi buruh yaitu penetapan tanggal 1 Mei menjadi hari libur nasional. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuat pengusah terjepit dan dirugikan.
"Penekanan buruh terlalu kencang kepada pemerintah dan ini marugikan pengusaha juga," katanya.
Untuk itu, pihaknya menekankan dialog tripartit (antara pengusaha, pekerja dan pemerintah)dan bipartit (pengusaha dan pekerja) agar dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Terutama keputusan menyangkut upah minimum yang tidak merugikan salah satu pihak.
"Hendaknya bipartit berfungsi dengan baik jadi benar-benar kami yang menentukan angka di kedua belah pihak, angka itu diterima oleh kami dengan melalui keputusan dengan penekanan itu. Kalau menurut kita kebijakan penetapan UMP ini harus dibicarakan secara lebih detail dan jangan dicampuri deengan unsur yang lain. Kita punya lembaga tertinggi yaitu tripartit itu sendiri," sahutnya.
(wij/hen)
