Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini pun bingung dengan sikap dan tindakan pemkab Jabung Timur tersebut.
"Sampai sekarang masih di segel (14 sumur gas), nggak tahu saya juga bingung," kata Rudi ditemui di Kawasan SCBD, Selasa (23/7/2013) malam.
Rudi menegaskan, tidak ada dasar hak bagi Pemkab Jabung Timur, Jambi menyegel 14 sumur tersebut.
"Mereka tidak punya hak sama sekali menyegel sumur gas/minyak, karena itu merupakan aset negara dan bukan milik PetroChina," tegas Rudi.
Bahkan Rudi sudah mengambil tindakan akan sikap Pemkab Jabung Timur tersebut dengan melaporkannya ke UKP4 agar bisa segera teratasi masalah ini.
"Kita sudah kirim surat ke UKP4, semoga masalah ini segera selesai," tandasnya.
Seperti diketahui sebanyak 14 sumur milik PetroChina Internasional (Jabung ) Ltd disegel Pemkab Tanjung Jabung Timur, Jambi sejak Jumat (24/5/2013).
Padahal sumur gas tersebut sampai saat ini masih berproduksi. Alasannya karena sumur-sumur tersebut belum memiliki izin. Sementara dari sisi PetroChina, perusahaan tersebut sudah mengajukan izin sejak lama namun tidak kunjung turun.
Sementara lokasi-lokasi sumur yang disegel adalah sumur yang dibor sebelum masa operator PetroChina di Blok Jabung yang dimulai tahun 2002. Lokasi sumur tersebut dibor pada periode 1998 sampai 2001.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebelum PetroChina sebagai perusahaan operator Blok Jabung, sudah pernah mengajukan permohonan izin pada tahun 1997. Dan untuk melengkapi perizinan, pada 10 Agustus 2012, PetroChina kembali mengajukan permohonan izin lokasi kepada pemda melalui SKK Migas. Namun hingga kini, pengajuan izin tersebut belum disetujui.
(rrd/ang)
