Hal itu disampaikan Deputi Wakil Tetap RI di Jenewa Duta Besar Edi Yusup dalam kesempatan sidang sesi ke-60 Trade and Development Board UNCTAD (TDB-60) di Jenewa, Selasa (17/9/2013) hari ini.
Dubes menekankan pentingnya masyarakat internasional untuk mempertimbangkan penelitian terhadap model atau pendekatan baru terkait kebijakan pembangunan.
“Upaya pemberian ruang kebijakan pada negara berkembang dengan memperhatikan kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing negara berkembang patut diperhitungkan,” ujar Dubes.
Dubes menjelaskan bahwa dalam situasi global yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diperkirakan oleh beberapa organisasi internasional termasuk UNCTAD dan WTO, interdependensi perekonomian global akan memiliki dampak saling terkait antara satu negara dengan negara lain, sehingga tidak ada negara yang dapat terbebas dari krisis.
Menurut Dubes, penerapan kebijakan ekonomi baru di sebuah negara juga harus mempertimbangkan dampaknya kepada negara lain.
"Dalam kaitan ini, Indonesia mendukung terbentuknya mekanisme sistem koordinasi keuangan dan moneter di tingkat regional dan internasional dalam mengatasi krisis," tegas Dubes. Next
(es/es)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
