Perpres ini akan memuat ketentuan penunjukan konsorsium BUMN pimpinan Hutama Karya, untuk mengerjakan ruas tol Trans Sumatera.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat ditemui selepas melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2013).
"Trans sumatera itu ketetapannya sudah ada, mau ditunjuk BUMN. Perpres-nya belum keluar, kan menunggu Perpres-nya," katanya.
Dia mengungkapkan, peraturan presiden tersebut diharapkan segera keluar bulan ini, agar pembangunan tol tersebut bisa segera dilakukan. "Harapannya saya bisa bulan ini, supaya jalan tol yang ruas itu yang kita tetapkan bisa segera dikerjain," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pernah menyatakan proyek jalan tol yang menyambung Aceh hingga Bandar Lampung tersebut diharapkan bisa rampung pada 2020.
"Kami inginkan adanya percepatan. Karena itu, ada penugasan terhadap BUMN, dan nanti akan ada turunan melalui peraturan presiden," kata Hatta beberapa waktu lalu.
Dasar hukum penugasan perusahaan konstruksi Hutama Karya telah dilengkapi dengan adanya peraturan pemerintah, tapi masih minus peraturan presiden yang hingga kini tak kunjung terbit. Peraturan presiden tersebut nantinya berisi penugasan Hutama Karya dan ruas jalan yang akan dibangun.
Djoko Kirmanto pernah mengatakan, empat ruas tol di Sumatera yang akan mulai dikerjakan akhir September 2013 ini adalah:
- Tol Medan-Binjai 16,8 km dengan investasi Rp 2 triliun
- Tol Pekanbaru-Dumai 135 km dengan investasi Rp 14,7 triliun
- Tol Palembang-Indralaya 22 km dengan investasi Rp 1 triliun
- Tol Bakauheni-Terbanggi Besar 150 km dengan investasi Rp 13,8 triliun
Ditargetkan paling cepat, salah satu ruas sudah mulai groundbreaking pada September 2013 dan paling akhir di awal 2014, semua ruas telah mulai dikembangkan.
(zul/dnl)
