Konsultan dan perencana desain proyek JSS, Profesor Wiratman Wangsadinata mengharapkan proyek JSS tidak diserahkan sepenuhnya ke swasta. Wiratman mengusulkan harus ada kontribusi dari negara atau dari APBN.
"Ini harus dipegang oleh nasional, jangan diserahkan semuanya ke swasta. Jadi berarti PT GBLS (pemrakarsa/Graha Banten Lampung Sejahtera) pun harus ada BUMN, atau unsur pemerintahnya," kata Wiratman pada acara Simposium Arsitektur Jembatan Selat Sunda di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, (5/9/2013).
Wiratman yang diminta Artha Graha Network untuk melakukan pra studi Jembatan Selat Sunda ini mengharapkan, dana APBN harus mampu membiayai investasi untuk melakukan studi kelaikan yang mencapai Rp 1 triliun.
"Biaya tidak seberapa, penyiapan (studi) kan hanya Rp 1 triliun, itu hanya berapa persen dari APBN kita. Jangan mikir dulu yang Rp 200 triliun. Yang Rp 200 kan bisa ditenderkan (ke swasta)," lanjutnya.
Ia mengungkapkan, dirinya telah menulis surat ke beberapa menteri teknis terkait proyek ini. Intinya adalah mengusulkan pembiayaan studi kelaikan dibebankan kepada APBN, dan peran serta pihak pemerintah atau dalam negeri terkait konsesi jika proyek ini telah terealisasi.
"Pengelolaan konsesi KSISS (Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda), sebaiknya di bawah kendali pemerintah, mencegah kasus seperti Freeport, dan pemerintah harus berperan untuk konsesi yang barangkali berapa 50 tahun. Untuk itu pemerintah harus masuk. Kalau tidak bisa langsung ya BUMN," tegasnya.
Wiratman juga mengatakan tak menutup kemungkinan investor-investor yang sebelumnya sudah berminat bisa tetap bergabung dalam proyek JSS.
"Bentuklah suatu tim nasional terdiri dari semua tokoh-tokoh yang bisa menyumbang pemikiran di bawah tim nasional. Kalu CRCC (investor China) masih minat boleh, tapi di bawah kepemimpinan nasional," serunya.
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
