Untuk program ini, BPK memanggil Gubernur DKI Jakarta Jokowi, perwakilan Gubernur Jawa Barat, perwakilan Gubernur Banten termasuk juga perwakilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BPK juga memanggil Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna pada sambutanya menjelaskan pertemuan kali ini perlu dilaksanakan untuk mencegah penurunan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. Apalagi menjelang tahun politik.
"Ini mengantisipasi pemilu 2014. Ini kami indentifikasi harus diantisipasi. Ada potensi peningkatan risiko pengelolaan keuangan negara. Seperti risiko bantuan sosial, hibah, belanja barang. Ini berpotensi mengurangi akuntabilitas keuangan daerah," ucap Agung pada acara mewujudkan akuntabilitas menuju pemerintahan yang bersih di auditorium BPK Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Pada kesempatan ini, Agung menjelaskan ada berbagai pos anggaran yang berpotensi dimainkan. Sehingga harus ada pencegahan dari awal.
"Mengkomunikasikan arah pemeriksaan 2013/2014. Mendorong tindak lanjut dari rekomendasi BPK. Memperkuat komitmen dan kinerja keuangan negara, keempat melembagakan kerjasama pengelolaan negara BPK, aparat penegak hukum dan pengawas internal," sebutnya.
Pada acara ini juga diisi dengan diskusi dari KPK, Kepolisian, BPKP dan Kejaksaan Agung.
(feb/dru)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
