Misalnya Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro menilai impor GKP bakal merusak harga gula di pasar domestik. Ia beralasan pabrik gula RNI telah memasuki masa giling tebu sehingga rencana impor menjadi sentimen negatif di industri gula nasional.
"Musim giling tebu untuk memproduksi Gula Kristal Putih (GKP) konsumsi rumah tangga sudah dimulai. Jika dipaksakan impor, tentu sangat meresahkan dan mengancam petani tebu dan pabrik gula," kata Ismed dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Senin (28/4/2014).
Ismed menjelaskan persediaan gula nasional di pabrik gula BUMN, saat ini masih sangat berlebih. Belum lagi ketika ada tambahan gula dari aktivitas musim giling 2014.
"Rencana Impor Gula Kristal Putih 350.000 ton sebaiknya dibatalkan. Pertama, stok gula nasional masih ada 800.000 ton lebih. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan gula nasional, 2-3 bulan ke depan," jelasnya.
Ismed menuturkan dibukanya kran impor di tengah cadangan gula nasional yang masih cukup justru memperlemah rencana pemerintah untuk mencapai swasembada gula.
"Tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk swasembada gula. Karena akan mengakibatkan semakin turunnya harga gula yang berdampak pada meruginya petani tebu. Sementara pemerintah sampai saat ini tidak bertindak dan hampir tidak berdaya untuk mengendalikan serbuan Gula rafinasi (industri) impor ke pasar konsumen," sebutnya.
Selain itu, akibat rencana pembukaan keran impor, membuat investor enggan mendirikan pabrik gula baru. Pasalnya pemerintah tidak mengakomodir pengusaha dan petani tebu lokal di dalam usaha gula dan tebu. Sedangkan untuk mendirikan pabrik gula baru memerlukan investasi sangat tinggi.
"Untuk bangun pabrik gula baru minimal butuh Rp 1,8 triliun dengan kapasitas 6.000 TcD. Kalau kondisi ini dibiarkan, nggak ada yang berminat mendirikan pabrik gula baru," sebutnya.
(feb/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!