"Sekarang kita beli BBM yang mahal dari luar negeri. Kalau gas diimpor itu juga pasti mahal, sedangkan kita jual gas keluar itu murah sekali. Kan sayang," kata Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Bappenas Montty Girianna kepada detikFinance, Selasa (27/5/2014).
Pemerintahan mendatang perlu mengeluarkan kebijakan yang memastikan pasokan gas berasal dari produksi dalam negeri. Menurut Montty, hal ini sudah dilakukan banyak negara dengan proteksi hasil bumi.
"Kita sekarang mau tak mau dalam 5-10 tahun mendatang itu kan rely on gas, natural gas. Jadi bagaimana pemerintahan baru itu menyiapkan semacam kebijakan sehingga gas alam bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri," terangnya.
Langkah ini, lanjut Montty, bisa dimulai dengan penerapan harga baru untuk gas. Terutama untuk harga jual gas keluar negeri yang selama ini sangat murah dibandingkan dengan jual ke domestik.
"Pemerintah harus deal soal harga gas, bagaimana supaya itu membuat KPS mengalirkan ke dalam negeri. Harga ekspor sama dalam negeri kan beda kan," sebut Montty.
Kemudian untuk menyempurkan program konversi, pemerintahan mendatang juga harus menyiapkan jaringan distribusinya. Agar gas yang ada di Papua bisa mengalir ke Sulawesi dan Jawa.
"Sekarang kan high demand ada di Jawa, tapi sumber gas itu ada di Kalimantan, Papua, Sumatera. Bagaimana network dibangun sehingga bisa dialirkan ke mana pun di negara ini. Kita harus bangun jaringan gas," tutur Montty.
Menurutnya, ini tidak bisa lagi hanya menjadi wacana. "It's not only the plan tapi eksekusinya. Jadi bagaimana ini bisa diimplementasikan di pemerintah. Kenapa gagal, karena sebenarnya ini masalah koordinasi. Pemerintah ke depan harus jeli melihat itu," jelas Montty.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
