"Intinya ke depan itu tidak boleh ada penyimpangan, kalau kontrolnya lemah pupuk subsidi akan lebih banyak disalahgunakan," kata Suswono saat mendampingi Menko Perekonomian Chairul Tanjung saat kunjungan lapangan di Pabrik Pupuk Iskandar Muda, Aceh, Minggu (14/9/2014)
Menurut Suswono, disparitas (selisih) harga pupuk yang disubsidi dengan yang tidak disubsidi cukup jauh yaitu bisa mencapai Rp 2.200/Kg. Harga pupuk yang disubsidi sebesar Rp 1.800/Kg, sedangkan pupuk komersial (non subsidi) Rp 4.000/Kg, sehingga rawan penyimpangan atau jatuh ke tangan yang tak berhak.
"Karena selisih harga antara pupuk yang tidak disubsidi dengan yang subsidi bedanya 3 kali lipat," katanya.
Ia mengatakan dana subsidi pupuk setiap tahunnya mencapai Rp 23 triliun yang dianggarkan dalam APBN. Jika subsidi pupuk dihapus, maka anggaran tersebut tak akan hilang, namun bisa dipakai untuk memperbaiki irigasi yang banyak rusak, termasuk untuk jaminan harga petani agar pada saat panen harga produk pertanian tidak anjlok.
"Itu lebih baik, perlindungan untuk petani tetap ada," katanya.
(rrd/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
