"Kita mau bangun infrastruktur banyak, investasi, tapi kesiapan SDM-nya yang jadi masalah. Insinyur juga kita kekurangan dalam 5 tahun yang akan datang sekitar 200.000. Tenaga skilled juga kurang pada tingkat SMK, D1, D2, dan D3," papar Sofyan ditemui usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Oleh karena itu, lanjut Sofyan, pemerintah akan mulai mempersiapkan para tenaga ahli mulai dari tingkat sekolah kejuruan atau SMK.
"Bagaimana memperbaiki kejuruan kita lebih siap. Intinya SMK ini akan jadi supporting dalam berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.
Program yang akan dijalankan, tambah Sofyan, di antaranya adalah penambahan laboratorium di berbagai sekolah dan meningkatkan kompetensi guru. Kebijakan ini mencakup lintas kementerian.
Fokus dari program ini, lanjut Sofyan, adalah melahirkan bibit-bibit insinyur. "Fokusnya SMK tapi juga tenaga kerja insinyur. Jadi kita koordinasi untuk program yang lebih besar," ucapnya.
Puan Maharani, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengatakan sekolah kejuruan yang akan didorong adalah, yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kedaulatan pangan. Pemerintah juga sudah menyiapkan dana, yang termasuk dalam 20% anggaran pendidikan dari APBN.
"Sampai saat ini 20% dari APBN adalah untuk pendidikan, salah satunya akan disalurkan ke kejuruan. Untuk infrastruktur dan kedaulatan pangan," sebut Puan.
Ke depan, tambah Puan, pemerintah akan menggenjot pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang bisa dididik mulai dari tingkat SMK.
"Banyak yang dibutuhkan untuk pelabuhan, waduk, airport, kedaulatan pangan. Ini yang sampai sekarang operatornya masih kekurangan insinyur," tuturnya.
(hds/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
