Pertama dari Anggota Banggar DPR Nusriwan. Ia menilai, program yang dirancang pemerintah disusun agar cepat terealisasi. Misalnya dengan memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN untuk mendorong pembangunan infrastruktur.
"Bagaimana skenario fiskal dan moneter yang dirancang pemerintah agar program itu dapat berlanjut sampai selesai?" tanya Nusriwan dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Kedua adalah Verna Inkriwang. Ia mempertanyakan nasib program BPJS Kesehatan yang sudah dimulai sejak 2014. Apalagi dengan pemerintah baru yang juga memiliki program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Kemudian saya jujur saja masih bingung soal ekonomi. Apa korelasinya ketika ekonomi tumbuh menjadi 5,8%m inflasi juga naik menjadi 5%. Apa ada indikator lain?" jelasnya.
Anggota Banggar DPR lainnya, Ana Mualana mempertanyakan, kebijakan PMN oleh Kementerian BUMN. Karena belum dijelaskan indikator yang kuat kenapa BUMN dapat menerima PMN.
"Misalnya Bank Mandiri, kenapa hanya Bank Mandiri yang diberikan PMN. Apa benefitnya? Kenapa tidak BNI atau BRI?" kata Ana.Next
(mkl/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
