Imbauan serupa juga pernah disamaikan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman soal swasembada pangan, kemarin.
"Nggak usah susah-susah nyontek saja yang dulu kebijakan Pak Harto. Mau nyontek aja malu," pesan Titiek usai acara dengar pendapat antara para nelayan-pengusaha perikanan dengan Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/01/2015).
Menurut Titiek, pada masa lalu seluruh kebijakan Presiden Soeharto saat mengelola sektor kelautan dan perikanan cukup berhasil. Menurutnya nelayan jauh lebih sejahtera saat sang ayah menjadi presiden.
"Tolong dilihat saja dan disesuaikan secara kekinian. Kalau ada yang bagus dilihat dan bisa ditiru lagi. Kenapa dulu bisa swasembada pangan dan ikan, kenapa sekarang nggak bisa," paparnya.
Ia berpendapat berbagai kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang dikeluarkan Presiden Soeharto pada masa lalu disusun oleh berbagai ahli ekonomi kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Misalnya Bulog saat zaman Pak Harto tidak saja difungsikan sebagai stabilisator beras tetapi juga produk perikanan.
"Pak Harto dulu nelayan dan petani menjadi prioritas karena tulang punggung sektor ekonomi kita dan disejahterakan terlebih dahulu. Kebijakan yang dilaksanakan Pak Harto bukan bikinan Pak Harto sendiri tetapi dari ahli-ahli putra terbaik bangsa Indonesia. Jadi nggak usah gengsi dan tengsin nyontek begitu," paparnya.
Hari ini, nelayan di bawah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengeluh soal aturan moratorium, pelarangan transhipment, pelarangan tangkap kepiting bertelur hingga pelarangan penggunaan trawl atau pukat jaring, yang dikeluarkan oleh Menteri Susi.
"Kita akan sampaikan aspirasi keluhan dari asosiasi dan stakeholder perikanan. Peraturan Menteri yang dikeluarkan Bu Susi ternyata ditanggapi lain oleh mereka. Sebentar lagi mereka kolaps, mau mati semua," kata Titiek.
(wij/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
