Sekretaris Jenderal Kementan Hari Priyono menjelaskan, pengadaan traktor-traktor ini dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, dan menggunakan dana APBN Perubahan 2015. Lantaran dana APBN-P kala itu belum disahkan, maka belum ada pembayaran yang dilakukan pemerintah, meskipun pembelian traktor sudah dilakukan.
"Memang pembayarannya belum ada, karena waktu itu APBNP belum disahkan, pencairan dana pun belum bisa dilakukan," ujar Hari saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Ia menjelaskan, permasalahan tersebut sudah diatasi, karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menyetujui APBNP 2015 yang salah satu membahas anggaran pembelian traktor bantuan untuk para petani. Pembayaran pun telah dilakukan dan traktor siap dibagikan.
Saat ini, lanjut dia, proses yang tengah berlangsung tinggal menunggu kelengkapan data administrasi dari pemerintah daerah setempat, terkait petani atau pihak mana yang berhak menerima bantuan traktor.
"Ini kan proyek perlu administrasinya, jadi jangan tidak ada hitam di atas putih. Tapi kan setiap daerah itu kecepatannya tidak sama, jadi sangat bergantung dengan kecepatan identifkasi ini. Kalau proses identifikasi calon petani sudah sesuai dengan kriteria, akan segera dibagikan secepatnya," tutupnya.
(dna/rrd)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
