Pola SMP ini nantinya setiap kendaraan akan dipasangi Radio-frequency identification (RFID) dan dengan sistem ini kendaraan plat merah, tambang, perkebunan, kehutanan, mobil pribadi tidak bisa leluasa membeli BBM subsidi.
Berdasarkan data PT Pertamina yang dikutip detikFinance, Minggu (7/4//2013) dengan sistem SMP ini negara bisa menghemat volume BBM subsidi mencapai 6,2 juta KL lebih setara dengan Rp 20,90 triliun per tahun.
"Dengan sistem SMP tersebut implementasi Permen ESDM No.1 Tahun 2013 (kendaraan dinas/BUMN/BUMD dan kendaraan operasional pertambangan, perkebunan serta kehutanan) akan berjalan efektif dan dapat menghemat hingga 250.000 KL Premium dan 1 juta KL solar per tahun," jelas data Pertamina.
Dengan sistem SMP tersebut juga bisa menghilangkan pelangsir BBM (pengisian BBM berulang-ulang). Dalam cacatan Pertamina kegiatan pelangsair ini setahun mencapai 100.000 KL premium dan 400.000 KL solar atau senilai Rp 1,76 triliun.
"Bahkan jika Pemerintah memberlakukan pengaturan kendaraan pribadi jenis bensin dan solar khususnya untuk wilayah Jabodetabek saja dalam setahun bisa menghemat 3,07 juta KL lebih premium dan 1,44 juta KL solar dalam setahun atau senilai Rp 14,76 triliun," jelas Pertamina.
Sehingga apabila implementasi SMP BBM dan program pengaturan BBM PSO berjalan efektif, maka penghematan nilai subsidi per tahun kurang lebih Rp 20,90 triliun per tahun.
(rrd/hen)
