Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Raden Pardede mengatakan, seharusnya kebijakan untuk menekan subsidi BBM jangan dipolitisir. Apalagi selama ini BBM subsidi salah sasaran dan banyak dinikmati masyarakat mampu pemilik mobil pribadi yang tak pantas disubsidi.
"Seharusnya ini tidak boleh dipolitisir, siapapun yang jadi presiden akan memikul tanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Ini masalah waktu. Kalau subsidi tidak dibatasi, maka bisa tembus Rp 370 triliun, yang menikmati orang kaya lebih banyak," kata Raden kepada detikFinance, Sabtu (6/4/2013).
Dikatakan Raden, dirinya kaget mendengar dari Pertamina, bahwa konsumsi BBM per tahun di Indonesia naik 12%. "Dalam 8 tahun, kebutuhan BBM naik dua kali lipat. Impor BBM akan luar biasa 2020 ini," kata Raden.
Raden mengatakan ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah agar subsidi BBM tak membengkak dan tepat sasaran. Pertama adalah dengan melarang mobil pribadi menggunakan BBM subsidi, atau yang kedua adalah menaikkan harga BBM tapi dengan memberikan program perlindungan kepada orang miskin.
Besarnya anggaran subsidi BBM ini, ujar Raden, telah mengorbankan banyak program yang seharusnya lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga dana sosial ke masyarakat miskin.
Seperti diketahui, jumlah BBM yang diimpor Indonesia cukup besar. Pada Februari 2013 lalu saja, Indonesia mencatat mengimpor BBM senilai US$ 2,57 miliar atau sekitar Rp 24,4 triliun, dan memicu neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit.
(dnl/dnl)
