Studi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Rampung Tahun 2015

Jakarta - Pemerintah tengah melakukan studi proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Ditargetkan pada tahun 2015, studi tersebut telah selesai.

Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono menyebutkan karena ini bukanlah proyek yang biasa, pemerintah akan melihat teknologi yang diterapkan di beberapa negara yang telah mengoperasikan kereta super cepat tersebut. Itu bisa menjadi teknologi yang akan diadopsi oleh Indonesia.


"Masih studi, kita ingin lihat opsi untuk berbagai sistem. Berbagai sistem itu artinya, kan di dunia ini ada sistem Eropa, Jepang. Eropa itu kan ada Jerman, Spanyol, ada sistem China, kita ingin lihat plus minus dari semua ini untuk dikaji. Kita mau melihat benefit costnya," kata Bambang.


Bambang mengatakan hal tersebut saat ditemui di acara Inauguration And Seminar of IRSE di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (4/4/2013).


Menurut Bambang, aspek penting yang harus diaplikasikan pada proyek tersebut ialah inter-operability, artinya, sistem kereta tersebut bisa menggunakan beberapa teknologi, dan terbuka untuk teknologi-teknologi baru meskipun teknologi lama sudah diaplikasikan.


"Kalau nantinya dalam pengembangan lebih lanjut kita pakai teknologi yang lain, teknologi yang terpasang itu masih terbuka untuk diintegrasikan. Itu sangat penting, inter-operability itu, karena kita tidak mau log ini atau terkunci dengan satu jenis teknologi," paparnya.


Lebih lanjut menurutnya, pemerintah menargetkan segala studi dapat dirampungkan pada tahun 2015. Sehingga proyek tersebut dapat segera direalisasikan.


"Kalau kita sih pengen secepatnya, mungkin blue print-nya indikasi awalnya itu 2015," katanya.


Bambang pun belum dapat memastikan berapa investasi yang dibutuhkan untuk proyek besar ini, namun menurutnya pembiayaan akan lebih cepat jika dibebankan kepada pihak swasta.


"Dari situ kita lihat apakah dapat dibiayai swasta apa nggak. Karena kalau dari swasta kan lebih cepat pembiayaannya. Tapi swasta juga nggak commercialy viable seperti di luar negeri. Ada beberapa porsi yang harus dipikul oleh pemerintah. Berapa porsinya nanti akan dibicarakan," tutupnya.


(zul/dru)