Ini Syarat Menkeu Baru Pengganti Agus Marto dari Pejabat Kemenkeu

Jakarta - Bulan depan Agus Martowardojo akan mulai berkantor di Bank Indonesia (BI) sebagai Gubernur yang baru. Presiden SBY masih menyimpan nama Menteri Keuangan yang baru. Apa syarat Menkeu baru?

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pada Mei mendatang banyak pembahasan fiskal atau anggaran yang akan dilakukan. Di antaranya adalah APBN Perubahan 2013 dan Rancangan APBN 2014. Untuk itu Menteri Keuangan yang baru pastinya harus sosok yang paham dan tidak butuh waktu lama untuk belajar.


"Memang paling baik calonnya memang yang istilahnya tidak perlu belajar lagi, karena waktu tinggal 1,5 tahun. Dan katakan Mei kita sudah mulai bahas RAPBN 2014 habis itu APBN-P 2013, dan masuk lagi nota keuangan, APBN lagi," ungkap Bambang di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (5/4/2013)


Selain itu, menurut Bambang, saat ini telah ada beberapa kebijakan fiskal yang harus ditangani secara cepat. "Belum lagi yang kamu tanyain soal cukai, dan lain-lain. Jadi saya pikir ini memang harus orang yang langsung dapat esensinya," cetus Bambang.


Secara keilmuan, Bambang menyatakan pengganti Agus Marto pastinya dapat memahami fiskal dan ekonomi makro dengan menyeluruh.


"Ya fiskal dan makro juga. Karena fiskal saja nanti sangat sempit hanya bicara bagaimana cara menyelamatkan anggaran bukan menyelamatkan ekonomi. Kalau kita bicara subsidi BBM kan bukan hanya anggaran yang penting, kestabilan ekonomi juga penting," paparnya.


Bambang mengaku tidak terlalu mementingkan calonnya dari internal pemerintahan atau bukan.


"Saya pikir nggak harus internal yang penting bisa langsung menangkap esensinya. Jangan yang sama sekali baru gitu loh," pungkasnya.


Saat ini ada beberapa nama calon Menkeu baru yang muncul antara lain adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri, Gubernur BI Darmin Nasution yang akan digantikan Agus Marto, lalu ada Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.


Jika dilihat dari persyaratan yang diungkapkan Bambang, sepertinya calon yang paling cocok adalah Darmin Nasution. Sosok Darmin paling mengerti soal fiskal karena telah lama bekerja di Kementerian Keuangan, terakhir menjadi Dirjen Pajak. Kemudian Darmin yang saat ini masih menjabat Gubernur BI juga mempunyai pemahaman makro ekonomi yang cukup kuat.


(dnl/dnl)