Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya tak mau tenor atau jangka waktu utang ini adalah 5 tahun. Dia menginginkan utang ini hanya untuk 2 tahun.
"Kita maunya dua tahun. Biar cepat. Bayangin ya 2008 mulai, 2013 sudah lima tahun belum tandatangan. Sudah mau tanda tangan pun, 5 tahun baru selesai kerjain. Apa tuh maksudnya? Itu kerjanya seperti apa? Bisa-bisa kita terendam lumpur lagi," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Jika permintaan jangka waktu utang 2 tahun tidak dipenuhi, Ahok mengatakan akan membatalkan utang terseut. "(Surat) lagi disiapkan, kita langsung ke Bank Dunia saja," imbuh Ahok.
Pada kesempatan itu, Ahok mengatakan pihaknya tidak sejalan dengan pemikiran Bank Dunia yang ingin agar warga di bantaran sungai diusir dan diganti rugi tanahnya.
"Tugas kami adalah menyediakan rumah kepada warga yang belum beruntung punya rumah. Ya tidak mau ganti uang. Kenapa Bank Dunia mendikte kita untuk ganti uang? Kamu ngajarin jadi komunis namanya. Bukan tanah kamu, kamu dudukin. Nggak betul itu! Nggak mau. Itu peraturan dari mana? Ganti rugi uang betul? Tidak betul saya bilang, yang betul itu menyediakan rumah layak bagi warga bantaran sungai. Itu baru namanya Pancasilais. Kalau kita usir, bangun untuk yang kaya saja, namanya kapitalis," papar Ahok.
Adapun pinjaman Rp 1,2 triliun yang akan diambil tersebut adalah dalam rangka program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) untuk mengeruk sungai-sungai di ibukota agar banjir dihindari.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga sebelumnya mengancam membatalkan rencana peminjaman ke Bank Dunia guna mengembangkan proyek pengerukan sungai tersebut. Alasannya, aturan Bank Dunia terlalu berbelit-belit.
"Pinjamannya kan juga hanya Rp 1,2 triliun. Kalau duit kita juga banyak. Begini loh, kalau jadi orang kaya itu harus percaya diri. DKI Jakarta ini kaya Rp 49,9 triliun (APBD) kok ndak kaya. Harus percaya diri. Itu saja yang ingin saya sampaikan," tegas Jokowi kemarin.
(dnl/hen)
