"Jadi sangat benar pemerintah itu, jangan disalahkan, kok lama benar, kalau untuk menjaga sesuatu yang seperti ini harus hati-hati," kata Jero usai Rapat Koordinasi membahas BBM bersubsidi di Kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (4/2/2013).
Ia meminta masyarakat untuk sabar menunggu keputusan pemerintah. Jero membantah, pemerintah tidak bisa mengambil keputusan.
"Memang belum, sabar sabar, karena untuk suatu yang penting nggak boleh buru-buru. Bukan tidak berani ngambil keputusan tapi nggak boleh gegabah, harus cermat," terangnya.
Jero menambahkan, pemerintah juga memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Misalnya opsi kenaikan BBM bersubsidi diambil, maka kelompok masyarakat miskin adalah pihak yang paling menderita.
"Jadi yang miskin ini harus special care, harus dijaga betul. Karena program pemerintah itu menurunkan jumlah kemiskinan," sebutnya
Ia mengaku usai rapat koordinasi yang baru saja berlangsung, keputusan soal BBM masih juga belum didapatkan.
"Hasilnya belum slesai. Jangan diburu-buru, karna ini sangat sensitif dan sangat penting ya vital jadi tidak boleh buru-buru. Memang ada juga perintah presiden ada nggak cara lain, misalnya mencari income lain sehingga tidak ada gejolak," paparnya.
Kemarin, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, pemerintah saat ini kebanyakan bicara untuk menentukan kebijakan BBM subsidi yang membebani negara, namun tidak ada yang dilaksanakan.
"Ini sudah dua tahun kita bicara apa saja, tapi silakan laksanakan, jangan hanya bicara," kata JK.
Kata JK, pemerintah banyak bicara tentang pembatasan BBM, gunakan teknologi, naikkan harga BBM, dan banyak lagi. "Ini kan memang pilihan-pilihan yang tidak enak, tetapi harus ada yang dilakukan jangan hanya bicara, silakan laksanakan," tandas JK.
(dnl/dnl)
