Pemerintah Tak Mau Ulangi Kesalahan Kenaikan Harga BBM di 2005

Jakarta - Tahun ini pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi, namun terlebih dahulu meminta persetujuan dana kompensasi lewat APBN-P 2013 kepada DPR. Apa alasannya?

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kompensasi untuk rakyat miskin pasca kenaikan harga BBM subsidi diperlukan, sehingga dampak kenaikan harga BBM subsidi tidak berat. Pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pada 2005.


"Saya ingin sampaikan, pengalaman kita 2005 kemiskinan meningkat menjadi 17%. jadi pengalaman-pengalaman itu harus jadi pelajaran. kita tidak ingin akibat kebijakan masyarakat miskin terkena," papar Hatta di sela-sela agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013).


Pemerintah mengajukan angaran untuk 4 kompensasi kenaikan harga BBM subsidi kepada DPR. Empat kompensasi tersebut adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang namanya berganti menjadi bantuan langsung sementara (BLSM), kemudian akan ditambahkan dengan program bantuan sosial yang sudah ada, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Miskin (Raskin).


"Jadi dari situ dibahas beberapa asumsi-asumsi kan berubah. Disitulah kita akan membahas apa yang disampaikan presiden, bantuan langsung sementara masyarakat," kata Hatta.


Hatta mengatakan, kali ini pemerintah juga telah melakukan survei untuk mengurangi dampak buruk dari kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.


"Ya sekarang jauh lebih baik datanya yang dilakukan, survei dan simulasi, tingkat ketepatannya tinggi sekali. Jadi 40% masyarakat terbawah dilakukan random dan tepat," jelas Hatta.


Hatta menargetkan, APBN Perubahan 2013 dapat dimulai pada minggu kedua Mei 2013.


"Kemungkinan minggu kedua Mei. kita harapkan kalau lancar apakah 2 minggu atau 3 minggu APBN-P. Yang penting kita jaga defisit di bawah 3%," tutupnya.


(dnl/dnl)