Pakar Hukum Properti Erwin Kallo mengatakan ada 2 opsi dalam pemilihan pengelola rusun. Pertama ialah one man one vote (satu orang satu suara) dan Nilai Perbandingan Proporsional, yang mana pengambilan suara ditentukan dari besaran luas atau nilai satu unit rumah susun.
"Kita pengennya pakai NPP. kalau one man one vote kan tidak adil. Masa saya punya 5 unit saya bayar service charge 5, masa suara saya cuma 1. Yang paling cocok itu NPP. Jadi antara hak dan kewajiban itu seimbang," kata Erwin di acara Diskusi Penentuan Hak Suara Pemilik Penghuni Rusun di Jakarta Design Centre, Jakarta, Rabu (1/5/2013).
"Kalau saya punya 5 unit, jadi saya punya hak suaranya 5. Itu kan adil bagi yang lebih dari 1," imbuhnya.
Erwin menyebutkan, meski dirinya dan beberapa pihak lain setuju penetapan hak suara tersebut berdasarkan NPP, ada terjadi suatu perdebatan NPP apa yang bisa diambil. Pasalnya, saat ini dalam UU No 20 tahun 2011 mengenai rumah susun disebutkan bahwa NPP berdasarkan nilai atau harga.
Erwin mengaku tidak setuju dengan NPP berdasarkan nilai atau harga, pasalnya, jika ditetapkan berdasarkan harga, bukan tidak mungkin ada permainan yang dilakukan oleh pengembang dengan si pemilik rusun.
"Kalau berdasarkan ukuran itu kan lebih fair, yang menentukan BPN (Badan Pertanahan Nasional), itu lebih fair. Kalau harga itu suka-suka developer menentukan. Itu nggak fixed. Misalnya saya lantai lima dan anda lantai 7, dengan luas yang sama karena beda lantai, punya saya lebih mahal. Bisa saja dong. Kalau ukuran kan sudah fixed. Kalau berdasarkan luas, perbedaan ukuran itu tidak bisa direkayasa," paparnya.
Penentuan pengelola rusun ini memang menjadi polemik di kalangan para penghuni rusun. Menurut Erwin, posisi ini memang kerap diperebutkan karena dianggap 'basah'.
"Untuk pemilihan pengurus, itu jadi perebutan kekuasaan juga kan. Kalau kita jadi pengurus kan kita yang mengurusi semua itu termasuk duit kan. Larinya kan ke situ," tutupnya.
(hen/hen)
