"Besarannya bisa naik Rp 500 per bulan, atau langsung Rp 6.000 per liter seperti yang pernah dikaji oleh pemerintah, waktu itu Pak Anggito (mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal/BKF)," kata Wakil Sekjen Apindo Franky Sibarani kepada detikFinance, Rabu (1/5/2013)
Menurut Franky pertimbangan dunia usaha sangat sederhana, jika subsidi BBM tak dikurangi maka subsidinya makin membengkak sehingga defisit neraca keuangan melebar, selain itu terus turunnya cadangan devisa dan neraca perdagangan yang masih defisit menjadi masalah tersendiri. Dunia usaha pun khawatir semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sudah mencapai di atas Rp 9700.
"Kalau BBM sudah naik, tugas pemerintah menjamin ketersedian BBM-nya," kata Franky.
Franky menuturkan bagi pelaku usaha yang paling penting ada kepastian. Sehingga Apindo mendesak pemerintah segera merealisasikan kenaikan harga BBM tanpa ragu.
"Yang penting segera diputuskan, naik atau tidak kalau pemerintahnya galau terus, BBM justru langka. Ini high cost economy made in pemerintah," katanya.
(hen/dnl)
