"KSPI menuntut kenaikan upah minimum 2014 secara nasional sebesar minimal 50% dari UMP/UMK tahun lalu. Indonesia masih menjadi kekuatan ekonomi baru dunia dan telah menjadi negara dengan middle income dengan angka pertumbuhan ekonomi sekitar 6%. Serta untuk mengejar pasar Upah ASEAN, dimana Thailand di tahun 2103 saja sudah mencapai Rp 2,8 juta/bulan, Filipina mencapai Rp 3,2 juta/bulan," tutur Presiden KSPI Said Iqbal kepada detikFinance, Selasa (20/8/2013).
Alasan lain buruh meminta kenaikan upah di tahun 2014 adalah perhitungan besarnya inflasi dan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beberapa bahan pokok pangan membuat daya beli buruh menurun.
"Kenaikan di atas 50% itu dihitung dari turunnya daya beli buruh sebesar 30% karena kenaikan harga BBM, inflasi kebutuhan pokok 10% yang meningkat 2 kali lipat, serta pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 6,2%. Maka totalnya dari ke 3 indikator tadi menjadi 46,2 %, sehingga wajar Buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 50% yang sesungguhnya hanya untuk mempertahankan daya beli buruh," imbuhnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak dapat melakukan intervensi terkait penetapan UMP yang baru. Kebijakan menaikan UMP/UMK saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
"Penetapan UMP atau UMK adalah kewenangan gubernur untuk provinsi dan Bupati untuk kabupaten, bukan kewenangan menteri manapun. Jadi Menteri tidak dapat mengintervensi kenaikan UMP 2014," kata Iqbal.
Saat ini UMP di Jabodetabek, khususnya di Jakarta sudah mencapai Rp 2,2 juta/bulan,naik dari tahun 2012 lalu yang hanya Rp 1,5 juta.
(wij/hen)
