Menurut Pengamat Transportasi dari Universitas Gajah Mada Djoko Setijowarno, pemerintah pusat kurang berkoordinasi dengan baik atas kebijakan-kebijakan transportasi yang diambil. Oleh sebab itu sampai saat ini Indonesia tidak punya sarana transportasi massa yang memadai.
"Kenapa nggak subsidi saja angkutan umum. Ini malah berpihak pada industri otomotif. Padahal (kebutuhan) untuk public transport itu sangat besar sekali. Anak-anak sekolah tidak perlu bawa kendaraan pribadi masing-masing," katanya kepada detikFinance, Rabu (18/9/2013).
Meski demikian, ia mengaku tidak menolak atas kebijakan program mobil murah tersebut. Hanya saja, program tersebut juga harus diimbangi dengan penataan transportasi umum yang baik. Sehingga masyarakat diberi pilihan, naik transportasi umum yang nyaman atau beli mobil sendiri.
"Saya setuju (mobil murah) asalkan ada peraturan pemerintah untuk penataan public transport. Ini (sarana transportasi umum) malah menurun drastis. Di daerah, public transport itu diganti sama ojek. Tidak ada angkutan umum. Makin bobrok di daerah," ujarnya.
"Pemerintah itu jalan sendiri-sendiri jadinya. Menteri Perhubungan itu lamban sekali programkan public transport, kurang ada dorongan ke daerah-daerah. Kurang dari 10 kota dari seluruh kota di Indonesia yang menerapkan public transport yang baik," katanya.
Meski demikian, Djoko mengatakan, membeli sebuah kendaraan merupakan hak asasi semua orang. Namun, harus dibarengi juga dengan kebijakan pemerintah yang pro terhadap transportasi massal.
"Kita nggak boleh melarang orang punya mobil itu hak asasi. Itu lah di jalan rayanya ada ketentuan," katanya.
(ang/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
