Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur kepada detikFinance, Selasa (10/9/2013)
Menurut Natsir, Presiden SBY harus tegas mengeluarkan Keppres terkait stabilisasi harga kedelai kepada Perum Bulog. Liberalisasi stok kedelai yang diserahkan ke para importir swasta dengan mekanisme pasar terbukti kerap membuat lonjakan harga kedelai. Bahkan Natsir secara tegas mengatakan indikasi kartel pada komoditi kedelai sudah nyata.
Menurutnya, pemerintah bermain 'dua kaki' dalam urusan impor kedelai. Artinya disatu sisi Perum Bulog dapat kesempatan impor kedelai, namun porsinya masih sedikt dibandingkan jatah impor untuk para importir swasta.
"Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian jangan main dua kaki. Di satu sisi memberi kepada Bulog, tapi lebih banyak swasta, akhirnya setengah jalan. Intinya jatah kedelai tetap diberikan kepada kelompok kartel," katanya.
Menurutnya dengan kebutuhan kedelai per tahun mencapai 2,2 juta ton, jatah impor kedelai untuk Bulog hanya 100.000 ton sangat tak signifikan untuk meredam harga. Sementara importir swasta menguasai jutaan ton kedelai impor.
Berdasarkan kajian Kadin terhadap 5 komoditi pangan yaitu kedelai, jagung, gula, sapi, dan ayam, ada potensi kartel yang sangat besar. Bahkan Natsir menghitung ada potensi kartel 5 komoditi pangan tersebut senilai Rp 11,5 triliun.
"Harusnya kelima itu diserahkan ke Bulog, aman itu, lima komoditi secara monopoli nggak masalah. Yang penting harga stabil buat rakyat," katanya.
Harga kedelai saat ini disebut-sebut tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia karena sempat tembus Rp 10.000/Kg. Setiap ada lonjakan harga kedelai, direspons oleh kalangan perajin tahu tempe yang merupakan pengguna utama kedelai, dengan aksi mogok produksi.
(hen/dru)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
