Hal tersebut disampaikan Deputi Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Hasto Kristiyanto dalam seminar bertajuk "Membangun Indonesia sebagai Negara Maritim yang Maju dan Mandiri di Gedung BPPT, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
"Indonesia terdiri 70%-nya adalah lautan. Kita diapit oleh dua benua dan dua samudera. Dengan posisi itu, Indonesia 45% alur perdagangan dunia dengan nilainya US$ 1,5 miliar mengalir melalui Indonesia. Sudah sepatutnya kita bisa menjadi poros maritim dunia," kata Hasto.
Ia berpendapat, kondisi geopolitik global yang mengenai konflik Laut Tiongkok Selatan menjadikan Indonesia harus menjadi negara maritim yang kuat.
"Karena ke depan jalur perekonomian akan berada di pasifik, kenapa AS menempatkan militernya di pasifik, dan konflik Laut Tiongkok selatan," sambungnya.
Ia menambahkan Indonesia juga pernah memiliki armada pertahanan yang paling berdaulat di antara negara-negara maritim lainnya. Indonesia didukung oleh angkatan perang, menjadikannya negara dengan pertahanan terkuat.
"Pada 1964 Indonesia mempunyai angkatan perang terkuat, negara yang paling berdaulat dalam pertahanan. Poros maritim dunia itu bisa menjadi kenyataan dengan mengubah pola yang sekarang. Indonesia harus berfokus pada penguatan maritim," pungkasnya.
Hadir dalam seminar tersebut adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, dan sejumlah tokoh penting seperti Kepala BPPT Unggul Priyanto, Menteri Riset dan Teknoogi Gusti Muhammad Hatta.
(hen/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
