Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, pemerintah telah setuju untuk memberikan penugasan proyek ini kepada PT Hutama Karya (Persero) yang merupakan BUMN.
Ada 2 ruas yang menjadi super prioritas dalam proyek ini. Ruas Medan-Binjai dan Palembang-Simpang Indralaya.
"Pola pembangunannya adalah bangun dan jual. Jadi setelah dibangun selesai lalu dijual, supaya uangnya bisa digunakan untuk membangun ruas yang lain lagi. Jadi demikian tidak perlu ada modal pemerintah yang terlalu besar terkait dengan pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera ini. Hak pengusahaan jalan tolnya 40 tahun," tutur CT, sapaan Chairul, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Untuk permodalan proyek, CT mengatakan, pemerintah akan membuka alternatif pembiayaan yang luas. Bisa dari suntikan modal negara, penerbitan obligasi oleh Hutama Karya, maupun utang dari luar negeri.
"Ini merupakan keputusan sidang kabinet terbatas. Oleh karena itu, dengan disetujuinya Perpres mengenai percepatan jalan tol Trans Sumatera ini, maka proyek ini akan segera diluncurkan tepatnya pada awal Oktober, tepatnya bersamaan dengan ground breaking ruas tol Kualanamu-Tebing Tinggi," papar CT.
"Saya kira ini kabar yang baik untuk masyarakat khususnya yang tinggal di pulau Sumatera, setelah sekian lama akhirnya bisa segera direalisasikan jalan tol Trans Sumatera ini," kata CT.
(dnl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
