Pengusaha Daerah Ingin Kelola Bandara dan Pelabuhan

Banda Aceh -Gabungan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk dilibatkan dalam pengelolaan proyek-proyek besar infrastruktur di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Sumut Khairul Mahalli mengungkapkan, sektor swasta punya kemampuan untuk bersama-sama menggarap proyek-proyek infrastruktur bahkan dalam skala besar seperti bandara dan pelabuhan.


"Kan sekarang pelabuhan-pelabuhan hampir di semua negara dikelola BUMN. Sektor swasta harus didorong. Semua kerjaan seperti jalan yang besar-besar itu BUMN, baru yang kecil-kecil diserahkan ke kita," kata Khairul kepada detikFinance di acara Pertemuan Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-20 yang digelar di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Aceh, Minggu (14/9/2014).


Khairul menjelaskan, selama ini dunia usaha kurang diberikan ruang gerak untuk ikut serta mengembangkan infrastruktur di Indonesia.


"Gimana kemudahan-kemudahan untuk dunia usaha, komoditi-komoditi supaya bisa berputar apa yang dibutuhkan. Yang paling penting ini pelabuhan-pelabuhan agar bisa jalan," katanya.


Ia mengusulkan pengoperasian bandara sebaiknya juga diserahkan ke sektor swasta. Saat ini pengoperasian bandara masih dipegang oleh pemerintah dan BUMN. Khairul yakin swasta pun bisa mengelola bandara seperti Kualanamu, di Sumatera Utara.


Menurutnya dengan adanya IMT-GT ini bisa menjadi salah satu jembatan untuk membuka akses dunia usaha di sektor swasta untuk bisa ikut menggarap proyek-proyek potensial.


"Sekarang sama Malaysia sama Thailand kami siapkan fasilitasnya, barang apa yang diperlukan untuk kita kirimkan ke sana. Hasil laut Aceh ini luar biasa, mengisi restoran, rumah sakit, buah," katanya.


Khairul mengatakan, terkait pendanaan di sektor swasta bisa dilakukan melalui konsorsium. Dengan ini, besaran biaya proyek akan bisa ditopang.


"Kita bisa konsorsium, patungan. Jalan, pelabuhan, bandara, tidak ada industri, logistik menjadi urat nadi jadi harus ada reformasi logistik. Komoditi banyak seperti pinang, kopi, karet, sawit tapi belum optimal. Pemerintah pusat untuk memberdayakan provinsi, ini hanya Jawa saja yang dikembangkan pemerintah," katanya.


(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!