Hal itu ditegaskan Deputi Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Hasto Kristiyanto di Gedung BPPT, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Ia mengatakan, permasalahan ini bukan hanya timbul di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tetapi juga Presiden-Presiden terdahulu.
"Belanja iklan begitu besar, ini bukan persoalan SBY saja. Akumulasi sekian puluh tahun proses birokratisasi terjadi. Kenapa ini boros karena salah satunya karena pendapat pemerintah tidak berjalan menjadi fungsi efektif yaitu menciptakan lapangan kerja," tegas dia.
Untuk itu, lanjutnya, di masa Pemerintahan Jokowi-JK, anggaran yang dianggap pemborosan tersebut akan dipangkas.
Ia mengatakan, pemerintahan Jokowi juga akan menyoroti efisiensi untuk belanja IT yang saat ini tercatat sangat besar mencapai Rp 35 triliun. Ia berpendapat, seharusnya justru biaya pengembangan teknologi lah yang diperbesar agar tercipta efisiensi nasional.
Menurutnya, karena tidak ada biaya pengembangan teknologi yang memadai, Indonesia masih saja bergantung pada impor teknologi jadi dari luar negeri.
"Benar-benar akan kita rampingkan anggaran. Belanja modal diperbesar, dikencangkan ikat pinggang. Penghematan namun penelitian akan ditingkatkan penggerak Indonesia yang lebih maju," jelasnya. biasa. Ke depan akan kita lakukan integrasi," tegasnya.
(dnl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
