Basuki Hadimuljono dipercaya Jokowi untuk memimpin kementerian baru tapi lama ini. Basuki pun sudah punya sejumlah rencana untuk membangun sektor perumahan rakyat. Dia pun menampik anggapan bahwa perumahan rakyat akan menjadi anak tiri.
Apa saja program yang disiapkan Basuki untuk sektor perumahan rakyat? Bagaimana upaya pemerintah agar masyarakat semakin mudah mengakses kebutuhan pokok yang sering disebut papan ini?
Berikut perbincangan detikFinance dengan Basuki di kantornya, akhir pekan lalu:
Bagaimana posisi sektor perumahan rakyat di Kementerian PU Pera? Apakah benar ada anggapan dianaktirikan?
Nggak, jelas nggak benar. Penggabungan ini justru memberi kekuatan untuk banyak melakukan pembangunan. Target kita dengan penggabungan ini malah pembangunan di sektor perumahan rakyat bisa mencapai 2 kali lipat dari yang sudah dilakukan waktu 2 kementerian ini terpisah.
Apa saja program selama 5 tahun mendatang di sektor perumahan rakyat?
Saat ini, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah kekurangan tempat tinggal atau backlog tahun 2014 berdasarkan konsep penghunian ada sekitar 7,6 juta rumah. Backlog ini yang coba kami jawab dengan membangun rumah tentunya. Rencana kami, ada 2,2 juta unit rumah. Sekitar 1,5 juta adalah rumah formal yang terdiri dari 900.000 unit berupa KPR rumah milik dan 600.000 unit hunian sewa. Lalu 700.000 rumah swadaya yang terdiri dari 450.000 KPR swadaya dan 250.000 unit rumah baru swadaya.
Rumah formal itu rumah yang dibangun pemerintah sepenuhnya sampai jadi bangunan. Itu pakai uang negara. Bentuknya bisa rumah tapak atau rumah susun. Setelah jadi, kita serahkan ke masyarakat yang membutuhkan baik itu dengan skema kredit untuk kepemilikan atau bisa juga sewa.Next
(dna/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
