"Petral itu peringkat ke-7 dari 1.000 (perusahaan). Artinya apa? Governance (tata kelola) yang dijalankan Petral memang sudah diakui (Singapura)," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, saat ditemui di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).
Ali mengklaim, Petral membuat kebijakan yang cukup ketat kepada seluruh karyawan, termasuk petinggi perusahaan di Singapura. Setiap tahun, seluruh petinggi Petral diwajibkan melaporkan jumlah harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Karena komitmen kami selalu mengingatkan transparansi dan good governance. Walaupun tidak diwajibkan tenaga kerja melaporkan harta kekayaan. Pembicaraan direkam," imbuhnya.
Di Singapura, Petral juga diaudit langsung oleh pemerintah Singapura. Hingga saat ini pemerintah Singapura memberikan penilaian baik.
"Panjang prosesnya dinilai dari omzet dia, apakah berprestasi dengan partner bisnis, ketaatan membayar pajak semua dinilai. Silakan lihat dari penilaian pemerintah Singapura. Kami sudah melaksanakan transparansi seperti perusahaan publik," jelas Ali.
Di tempat yang sama Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radi menyinggung dan mengkritik keanehan di dalam tubuh Petral. Menurut Fahmi, tim akan terus bekerja dan menyelidiki lebih dalam beberapa fakta sementara yang telah ditemukan.
"Banyak keanehan di tubuh Petral. Selama 10 tahun terakhir kenapa kilang minyak tidak segera diperbaiki, kalau begitu otomatis kita banyak impor (minyak) makanya Petral diuntungkan," sebut Fahmi.
(wij/dnl)
