Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto (SBS) mengatakan, dalam laporan tersebut dicantumkan program yang mendukung kebijakan pemerintah. Seperti di sektor infrastruktur kemaritiman, pembangkit listrik, swasembada pangan, dan pengembangan industri hilir.
"Dalam laporan Rapimnas yang lalu ada beberapa keputusan yang diambil oleh Kadin. Ini disampaikan ke Presiden," ungkapnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Kadin, lanjut SBS, juga menyampaikan beberapa permasalahan yang menghambat dunia usaha seperti pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Sekarang, pemerintah tengah dilakukan perubahan ketiga Peraturan Presiden (Perpres) No 71 tahun 2012 sebagai instrumen pelengkap UU No 2/2012.
"Ada Perpres yang nantinya akan membuat masalah ini lebih jelas," sebutnya.
Di samping itu, tambah SBS, juga disinggung terkait beberapa regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah seperti di bidang perpajakan. Menurut SBS, komunikasi yang berlangsung dengan Presiden Jokowi dapat menghindari kesalahan persepsi di kalangan pengusaha.
"Seringkali ada kesalahpahaman persepsi, kemudian dianggap kebijakan yang kurang mendukung atau menghambat. Misalnya perpajakan. Ini Pak Presiden tadi juga menjelaskan, dan tidak ada persepsi yang berbeda lagi," terang SBS.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia James Riady mengatakan bahwa pemerintah memberikan optimisme yang tinggi untuk pertumbuhan ekonomi. Karena di tengah ketidakpastian global, Indonesia berani menggenjot pertumbuhan dari 5,02% menjadi 5,7%.
"Saat indonesia mencoba menaikan ekonomi ke 5,7%. Ini suatu penonjolan bahwa iklim investasi di Indonesia baik," tegas James.
(mkl/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
