Pembangunan PLTN juga membutuhkan biaya yang cukup besar hingga triliunan rupiah. Pihak DPR, mendorong bila pemerintah tak sanggup membangun PLTN, maka sektor swasta bisa berinvestasi. Selama ini sudah banyak investor swasta yang berminat dalam proyek PLTN seperti Rusia.
Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Agus Sulistiyono dalam diskusi Energi Kita, "PLTN yang Aman dan Efisien untuk Mengatasi Krisis Listrik," di Restoran Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Minggu (12/4/2015).
"Kami tidak henti-hentinya mensuarakan PLTN untuk direalisasikan. Kalau pemerintah nggak sanggup serahkan ke swasta, saya pikir swasta sanggup," ujarnya.
Agus menjelaskan, Indonesia membutuhkan energi listrik yang cukup besar mencapai 35.000 Mega Watt (MW). Dari angka tersebut, pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mampu membangun 15.000 MW, sisanya 20.000 MW akan dibangun swasta.
"Program 35.000 MW sungguh sangat memprihatinkan, kami meminta Kemenristek segera memulai energi nuklir agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan listrik. 2013 sudah ada anggaran uji tapak, kira-kira di titik mana untuk dibuat PLTN ini, kita tahu di Muria banyak yang tidak menghendaki akhirnya dipilih Pulau Bangka Belitung (Babel)," jelas Agus.
Agus mengungkapkan, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dicetuskan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW, seharusnya fast track tahap pertama di tahun 2014 harus sudah selesai, namun kenyataannya sampai awal 2015 belum tercapai bahkan keteteran.Next
(drk/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
