Dalam sambutan di acara puncak perayaan HUT ke-17 Kementerian BUMN di Halaman Belakang Kementerian, Senin (13/4/2015), Tanri yang juga Menteri BUMN pertama ini mengatakan, privatisasi BUMN muncul karena Indonesia menjadi 'pasien' International Monetary Fund (IMF) pada krisis 1998 lalu.
"Ada tekanan dari IMF, bahwa setelah utang itu disalurkan. Mereka bilang ke Indonesia, bahwa kamu harus privatiasi. Supaya kamu bisa menolong APBN. Saya pasti tidak mau," kata Tanri,
Ia mengatakan, sebagai Menteri BUMN pertama pada waktu itu harus membawahi 158 BUMN agar bisa membantu ekonomi Indonesia bangkit dari krisis. Di sisi lain, pada waktu itu desakan adanya privatisasi terus berlangsung.
"Desakan privatiasi terus menerus terjadi. Dan dari dalam negeri, harga-harga melambung tinggi. Maka tiap hari di demo. Kementerian BUMN menjadi salah satu sasaran demo," katanya.
Tanri mengaku sempat bingung dengan kondisi saat itu, di tengah keterbatasan mengelola BUMN, akhirnya Tanri mencari orang-orang yang bisa dipercaya dan andal untuk membantunya. Saat itu, muncul lah nama Sofyan Djalil yang kini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang pernah menjadi menteri BUMN.
"Saya cari orang yang mukanya jujur dan bisa publikasi. Maka waktu itu ada Sofyan Djalil, dan kemudian diangkat menjadi jadi staf khusus bidang komunikasi. Kalau tidak ada kementerian BUMN, mungkin tidak ada yang namanya Sofyan Djalil. Itu adalah real story," kata Tanri.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta Koalisi Merah Putih (KMP) menolak rencana privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Prabowo, ada empat perusahaan pelat merah yang akan diprivatisasi yaitu PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Semuanya adalah perusahaan terbuka yang sudah diprivatisasi sejak lama, kecuali Waskita yang baru go publik akhir 2012.
(hen/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
