Harga Sembako Naik Karena BBM, Buruh: 'Balsem' Rp 150 Ribu/Bulan Tak Cukup

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersikukuh menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Selain itu buruh juga menolak Bantuan Langsung Sementara (BLSM) atau 'Balsem' yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin.

Skretaris Jendral (KSPI) Muhamad Rusdi mengungkapkan upaya pemberian 'Balsem' dari pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM hanya akan membuat rakyat miskin bertambah miskin, begitupun dengan buruh.


Saat ini KSPI sedang menyiapkan aksi besar bersama buruh, mahasiswa, dan masyarakat lain untuk melawan kebijakan BLSM dan rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat


"Alasan pemerintah menaikan harga BBM akibat membengkaknya anggaran subsidi di APBN merupakan omong kosong, karena anggaran untuk BLSM berasal dari utang. Pemerintah telah membohongi rakyat, karena sebenarnya pemerintah telah gagal mengelola keuangan negara terutama dalam mengoptimalkan potensi pajak dan mengambil sikap tegas pada pengemplang pajak dan koruptor yang telah mengerogoti APBN selama ini," tutur Rusdi kepada detikFinance, Rabu (12/06/2013).


Ia menilai, jumlah BLSM yang direncanakan pemerintah sebesar Rp150.000/bulan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat miskin yang semakin tinggi akibat naiknya beberapa kebutuhan pokok, seperti melonjaknya harga sembako, harga sayur dan lauk-pauk, ongkos trasportasi, dan sewa perumahan.


“Kami serikat buruh menolak tegas pemberian BLSM dan kenaikan BBM degan alasan apapun. 'Balsem' tidak akan mencukupi kebutuhan rakyat miskin dan tidak sebanding dengan efek kenaikan BBM,” imbuhnya.


Ia juga menegaskan, pemberian BLSM menjelang tahun politik 2014 ini sarat politisasi. Sementara itu bentuk bantuan BLSM yang direncanakan pemerintah hanya akan. diberikan selama 5 bulan akan menggantung nasib masyarakat miskin.


Seharusnya, pemerintah bisa mulai serius merumuskan sistem kesejahtraan rakyat melalui implementasi Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat melalui BPJS Kesehatan yang hingga hari ini belum jelas kelanjutannya.


Pemerintah diharapkan juga melakukan penyempurnaan program dengan mengintegrasikan program bantuan sosial ke Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dibutuhkan rakyat secara tersistem dan berkelanjutan manfaatnya, seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan hari tua (pensiun).


“BLSM ini sarat kepentingan politik, kesannya ada pihak-pihak yang sengaja bermain untuk menaikan elektabilitas dan kepercayaan publik yang sudah luntur terhadap partai. Kita sedang siapkan aksi untuk menolak itu,” tandasnya.


(wij/ang)