Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Djokir) menegaskan, penanganan banjir tak hanya melulu soal pembangunan infrastruktur penghadang banjir, atau langkah struktural lainnya. Saat ini, pemerintah baik pusat maupun daerah tengah membangun beberapa proyek penghadang banjir, seperti normalisasi kali, sudetan, pembangunan dan revitalisasi waduk dan sebagainya. Namun hal tersebut belum cukup.
"Penanganan banjir itu tidak akan pernah selesai dan berhasil kalau yang kita lakukan perbaiki tanggul, betulkan pompa. Ada kegiatan non teknis struktural yang harus dilakukan pihak yang lain," kata Djokir dalam acara temu wartawan mengenai penanganan banjir di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (15/1/2014).
Dia mengatakan, langkah non struktural pun sangat perlu dilakukan. Justru langkah non struktural tersebut lebih penting dampaknya ketimbang langkah struktural yang dilakukan pemerintah.
"Non strukutral itu jangan menebang pohon, buang sampah sembarangan. Kalau itu tidak dilakukan banjir akan tetap terjadi dan mungkin akan tambah besar," tegasnya.
Djokir menyayangkan masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan hal itu. Contoh lain adalah banyak masyarakat yang tinggal di bantaran kali, yang mana hal tersebut menyebabkan penyempitan dan mengurangi kapasitas kali itu sendiri. Sehingga pada saat curah hujan tinggi, kali tersebut meluap dan pada akhirnya mengakibatkan banjir.
"(Jadi) Misalnya normalisasi Ciliwung selesai, saat selesai bukan berarti Jakarta itu akan bebas banjir, tidak ada orang yang bisa menjamin. Apalagi kegiatan non struktural itu tidak ada," jelas Djokir.
Meski demikian, Djokir mengaku tidak mudah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penangangan banjir non struktural justru lebih sulit daripada pekerjaan struktural.
"Yang non struktural tidak gampang, kalau yang struktural ada duit jadi. Yang non strukutral itu lebih sulit," tutupnya.
(zul/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
