Deputi Reformasi Birokrasi, Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan, ada 4 K/L yang sudah siap untuk diajukan tahun 2014 ini. K/L dimaksud adalah Setjen DPR, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Selain itu, ada K/L yang akan diajukan pada tahun ini juga, tetapi harus menyelesaikan job gradingnya terlebih dahulu.
"Ada enam K/L, yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kemenetrian Agama, Kemenpora, Setjen DPD, dan Setjen Komisi Yudisial," ujarnya seperti dikutip detikFinance, Sabtu (18/1/2014).
Ateh menambahkan, hingga akhir tahun 2013 lalu, masih ada tiga instansi pemerintah pusat yang belum mengajukan usulan reformasi birokrasi, yakni Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Setjen MPR. Untuk itu, Kementerian PANRB mendorong ketiga instansi tersebut untuk segera mengajukan usulan reformasi birokrasi instansinya.
Sementara itu, pasca pencanangan pilot project reformasi birokrasi pemda pada pertengahan tahun 2013 lalu, saat ini sudah ada 16 pemerintah provinsi yang telah menyusun road map reformasi birokrasi. Sedangkan kabupaten yang telah menyusun road map sebanyak 59, dan kota sebanyak 20.
Dalam kesempatan itu, dikemukakan juga bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terhadap 55 unit kerja pada 17 instansi. Dari jumlah itu, 5 unit kerja diantaranya meraih predikat WBK/WBBM.
Kelima unit kerja dimaksud adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta , Layanan pengadaan Secara Elektroik (LPSE) Jakarta, an Kantor Pajak Large Taxe Officer 3 Jakarta.
(dru/dru)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
