"Saya berharap sangat keras ke Pertamina yang ambil," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Sampai saat ini, pemerintah khususnya Kementerian ESDM belum merespons permintaan Pertamina soal pengambilalihan Blok Mahakam. Dahlan bisa memahami karena periode pemerintahan 2009-2014 akan berakhir, sehingga pemerintah tidak mengambil kebijakan strategis yang memiliki dampak sensitif.
Ia memperkirakan pengelolaan Blok Mahakam harus tetap diputuskan pada awal periode pemerintah yang baru agar ada persiapan bagi Pertamina untuk menjadi pengelola Blok Mahakam.
"Pemerintah sekarang tahu diri. Perkara ini terlalu besar diputuskan sekarang. Waktu masih ada. Itu habis di 2017. Pemerintah akan datang yakni Oktober sudah dilantik. Kalau 100 hari pertama, atau awal 2015, pemerintah baru sudah harus putuskan Blok Mahakam mau diperpanjang atau diserahkan ke Pertamina," katanya.
Dahlan mengatakan Pertamina setidaknya telah menyodorkan surat resmi yang menyatakan kesanggupan untuk mengelola dan mengambil Blok Mahakam, andaikan pemerintahan baru tidak memberi restu.
"Yang jelas Pertamina sudah kirim surat. Pertamina merasa mampu, pendanaan maupun teknologi, SDM, maupun pengelolaan karena ke depan nggak ada lagi yang bisa beralasan. Blok Mahakam tidak jatuh ke Pertamina karena nggak mampu. Itu yang penting," sebutnya.Next
(feb/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
