Suswono mengusulkan, lebih baik program subsidi pupuk dialihkan untuk program pertanian lainnya seperti pembangunan infrastruktur pertanian.
"Subsidi pupuk tidak pada tempatnya lagi dan bukan petani yang menikmati. Dari Rp 18 triliun sekarang ini subsidi pupuk dirasa masih kurang dan yang menikmati justru industri pupuk. Kalau Rp 18 triliun ini bisa dimanfaatkan untuk jaminan harga, perbaikan infrastruktur tentu akan bermanfaat," kata Suswono saat berdiskusi dengan tema 'Mencari Pemimpin yang Pro Pertanian' di Hotel Amaroossa, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/05/2014).
Menanggapi pernyataan Suswono, Direktur Institute for Development and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati berpendapat, subsidi pupuk tetap harus diberikan kepada petani. Ia tidak setuju bila subsidi pupuk untuk petani dihapuskan.
"Kalau dihapuskan, pupuk ini bisa menimbulkan moral hazard," katanya.
Tetapi ada yang bisa dilakukan pemerintah adalah, memperbaiki mekanisme distribusi pupuk di Indonesia yaitu dengan mengubah sistem rayonisasi.
Sistem rayonisasi adalah penyaluran pupuk ke berbagai daerah, di mana bagi wilayah pertanian yang terjadi kekurangan pupuk tidak diperkenankan meminta kepada pabrik pupuk lain, melainkan harus meminta kepada pabrik pupuk yang bersangkutan. Tujuannya agar tidak akan terjadi lagi tumpang tindih tanggung jawab serta perebutan pasokan pupuk.
"Sistem rayonisasi ini yang harus ditinjau ulang. Sehingga petani tidak dirugikan karena pembagian pupuk yang tidak tepat waktu. kita punya proyek subsidi langsung tetapi ada masalah di lintas kementerian," cetusnya.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
