Menteri BUMN Dahlan Iskan membenarkan krisis listrik mengancam pulau Jawa bila tidak ada pembangunan infrastruktur listrik baru. "Betul. Pembangunan listrik memang perlu dilakukan," kata Dahlan usai rapim di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Untuk membangun infrastruktur listrik baru seperti pembangkit, PLN tidak memiliki keuangan yang cukup. "Perlu uang besar. PLN nggak punya uang," terangnya.
Namun kondisi tersebut memperoleh angin segar. Kementerian ESDM telah melonggarkan pembangunan pembangkit listrik skema public private partnership (PPP). Investor yang sukses mengembangkan dan mengoperasikan pembangkit listrik, bisa diberikan izin mengembangkan pembangkit di daerah lain tanpa harus mengikuti tender.
"Menteri ESDM sudah lakukan pelonggaran izin yang luar biasa. Misal swasta bangun pembangkit listrik dan terbukti sekian tahun. Diizinkan lakukan ekspansi. Dulu dibatasi dengan banyak syarat," jelasnya.
Untuk memicu pembangunan pembangkit listrik baru, BUMN Karya pun siap diberi tugas membangun pembangkit. "BUMN baru punya pengalaman EPC (konstruksi). Di KBN (Kawasan Berikat Nusantara) akan bangun pembangkit 2 x 1.000 megawatt (MW). WIKA mengarah ke sana, Waskita ke sana. Ini pengetahuan baru. Kita kan banyak pekerjaan sipil. Mulai masuk ke minyak dan pembangkit," katanya.
Saat ini kondisi kelistrikan di Jawa-Bali masih surplus. Dari pasokan listrik sebesar 31 ribu megawatt (MW), yang digunakan baru 23.200 MW. Namun di 2016, kondisi listrik bakal 'lampu kuning' atau terancam krisis.
Direktur Operasional Listrik Jawa, Bali, dan Sumatera PLN Ngurah Adnyana mengatakan, belum adanya pasokan tambahan dari pembangkit-pembangkit listrik baru membuat 'lampu kuning' sektor listrik di Jawa-Bali makin nyata.
"Nanti 2016 kalau tidak ada tambahan pasokan, bisa jadi 'lampu kuning," kata Adnyana.
(feb/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
