FITRA: Gaji Menteri Belum Perlu Naik

Jakarta -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai gaji menteri saat ini belum perlu dinaikkan. Bahkan, jika memang kinerjanya tidak memuaskan, gaji menteri tidak perlu naik.

"Gaji menteri nggak usah dinaikin, lihat dulu kinerjanya, menteri kerjanya gimana, paling yang kerja bukan menterinya tapi pegawainya," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Ucok Sky Khadafi kepada detikFinance, Jumat (16/5/2014).


Menurutnya, tanpa ada kenaikan gaji sekali pun gaji menteri sudah memadai dari tunjangan-tunjangan yang diberikan. Saat ini, kata dia, gaji DPR mencapai sekitar Rp 50 juta per bulan, gaji menteri sekitar Rp 20 juta per bulan, dan gaji KPU atau Bawaslu di bawah Rp 20 juta per bulan.


"Menteri sudah banyak tunjangan. Ada anggaran untuk beli baju, kancing baju, dan lain-lain. Fasilitas operasional pejabat seperti terima tamu, uang makan itu justru harus dipangkas. Tambahan biaya operasional bisa sampai Rp 10-20 miliar per menteri dalam setahun," kata Ucok.


Anggota Komisi XI Arif Budimanta menambahkan, saat ini pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan anggaran yang tidak tepat guna. Sedikitnya ada 3 kementerian yang dinilainya paling boros yaitu Kementerian Pendidikan, Pertahanan, dan Agama.


"Ada 3 kementerian yang dinilai paling boros dan anggarannya paling besar yaitu Kementerian Pendidikan, Pertahanan, dan Kementerian Agama," kata dia.


Menurutnya, masing-masing kementerian ini anggarannya perlu dikaji ulang agar lebih efisien dan bisa berhemat.


"Ini kementerian yang paling signifikan. Kita harus melihat kemakmuran rakyat sehingga anggaran ini tepat sasaran. Pertahanan harus dikaji ulang. Kalau memang ada situasi fiskal darurat seperti perekonomian global melemah baru disiapkan anggaran tinggi. Kementerian harus berhemat terutama dalam belanja barang dan perjalanan dinas seperti rapat di hotel-hotel, di kantor saja kan bisa," papar dia.


Arif mengatakan, penghematan anggaran bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini terbengkalai seperti sistem transportasi yang belum maksimal.


"Kalau semua bisa dihemat, bisa menekan 10-20% anggaran setiap tahun, ini bisa dialokasikan untuk belanja modal untuk pembangunan infratsruktur, transportasi, dan energi," pungkasnya.


(drk/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!