"Investasinya sekitar Rp 300 triliun untuk reklamasi 17 pulau yang totalnya sekitar 5.100 hektar," ujar Kepala Sub Direktorat Perkotaan Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Eko Budi Kurniawan kepada detikFinance akhir pekan lalu.
Besarnya biaya reklamasi tersebut mendorong keterlibatan pihak swasta karena anggaran pemerintah daerah tidak akan cukup untuk mendanai seluruh kebutuhan investasi tersebut.
"Prinsipnya tadi biaya sangat besar apakah pemerintah punya kemampuan pendanaan. Karena pendanaan pemerintah sangat terbatas, sehingga kita ada opsi untuk menggandeng swasta," ujar Eko.
Dihubungi terpisah, Kepala Bagian Penataan Ruang Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Benny Agus Candra mengatakan, saat ini sudah banyak pihak swasta yang menyatakan minat untuk menggarap mega proyek tersebut.
Menurutnya, meskipun secara total kebutuhan investasi sangat besar, namun bila dihitung biaya reklamasi per meter perseginya sangat murah yakni hanya Rp 4-6 juta per meter persegi. Jauh lebih murah ketimbang harus membebaskan lahan di daratan Jakarta yang rata-rata sudah di atas Rp 8 juta per meter persegi.
Dari lahan hasil reklamasi tersebut, pengembang bahkan bisa mendapat untung berlipat dengan menjual lahannya kepada pihak lain. "Tapi yang boleh dijual hanya 45-50% dari total lahan," tuturnya.
Reklamasi pantai dengan membangun 17 pulau buatan merupakan bagian dari rencana pengembangan kawasan mandiri terpadu yang terdiri dari pusat niaga, pemukiman, dan pariwisata di Jakarta. Konstruksi fisik pulau diperkirakan memakan waktu sekitar 1-2 tahun dan pengembangan menjadi kawasan utuh lengkap dengan infrastruktur berupa pemukiman, gedung, jalan dan infrastruktur lain ditargetkan selesai pada tahun 2030.
(hen/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
