Menurut M Ikhsan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang dimaksud 'tumor' tersebut adalah belanja-belanja yang tidak produktif dan justru membebani APBN. Pertama adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang tahun ini mencapai Rp 246,5 triliun.
"Porsi untuk subsidi memang sangat besar. Ini tumor namanya, karena naik terus anggarannya. Terutama BBM yang memang sudah menjadi isu penting yang harus dicarikan solusi, karena anggarannya sudah sangat besar," kata Ikhsan dalam Diskusi Penyusunan APBN di Gedung Danapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/7/2014).
'Tumor' kedua, lanjut Ikhsan, adalah subsidi pangan dalam bentuk penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin). Ikhsan mencatat ada peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dikhawatirkan bila tanpa evaluasi, anggaran ini akan menjadi beban di masa depan.
"Subsidi itu tidak hanya BBM, tapi ada juga raskin. Itu juga calon tumor selanjutnya. Dulu itu raskin Rp 10 triliun, nanti bisa sampai Rp 80 triliun. Jadi ini calon tumor," jelasnya.
Ketiga, tambah Ikhsan, adalah 'tumor' dari belanja pegawai. Namun dalam hal ini dia menilai bukan berarti gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikurangi. Bahkan menurutnya gaji PNS harus lebih tinggi dari sekarang.
Akan tetapi, yang harus dilakukan adalah pembatasan kuantitas PNS. Ikhsan menilai pada berbagai posisi, jasa pegawai bisa digantikan dengan teknologi yang lebih efektif dan efisien.
"Jadi harus diakali. Pegawai jumlahnya menjadi masalah, itu harus sudah dibatasi," sebut Ikhsan.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
