Pemerintah, BI, dan DPR Bahas Asumsi Makro Untuk Jokowi

Jakarta -Pemerintah, Bank Indonesia (BI), serta Komisi XI DPR memulai pembahasan asumsi kebijakan makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Asumsi ini akan menjadi dasar perhitungan postur anggaran negara yang bakal dijalankan oleh presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana beserta jajarannya. Kemudian BI diwakili oleh Deputi Gubernur Perry Warjiyo.


Rapat dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, molor satu jam dari yang dijadwalkan. Olly Dondokambey, Ketua Komisi XI DPR, memimpin rapat ini didampingi oleh Wakil Ketua Andi Rachmat.


Olly menuturkan, pembahasan asumsi makro ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena ini akan dijalankan oleh pemerintah yang berbeda.


"Jadi yang dibahas sekarang ini dijalankan oleh pemerintah yang berbeda," ujarnya kala membuka rapat di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Rabu (3/9/2014).


Pada kesempatan yang sama, Chatib menambahkan asumsi yang dipatok dalam RAPBN 2015 bersifat konservatif. Pemerintah, menurutnya, membuka semua opsi untuk dijalankan pemerintahan selanjutnya.


"Semua opsi dibuka. Apa yang ada sekarang masih bisa berubah," terang Chatib.


Berikut adalah asumsi makro dalam RAPBN 2015:



  • Pertumbuhan ekonomi 5,6%.

  • Inflasi 4,4%.

  • Nilai tukar rupiah Rp 11.900 per dolar AS.

  • Harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 105 per barel.

  • Suku bunga SPN 3 Bulan 6,2%.

  • Lifting minyak 845.000 barel per hari.

  • Lifting gas 1,248 juta barel setara minyak per hari.


(mkl/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!