Namun, salah satu yang masih menjadi kendala adalah soal pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk membiayai seluruh proyek yang ada.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengungkapkan, dalam mengembangkan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dibutuhkan pendanaan yang sangat tinggi, dan APBN tidak memungkinkan untuk menutup semua kebutuhan tersebut.
Untuk itu, perlu dilakukan alternatif pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan obligasi daerah. Menurutnya, setiap daerah punya potensi untuk bisa mengembangkan infrastrukturnya masing-masing.
"Kita perlu infrastruktur, kalau nggak begitu kita impor terus dan infrastruktur tidak bisa seluruhnya didanai APBN, Rp 2.000 triliun dana APBN (2015) semuanya buat infrastruktur juga tidak cukup. Saya sepakat agar Pemda bisa diberikan kewenangan dan otoritas bisa lebih strategis dalam pendanaan agar ujung tombak MP3EI itu ada di daerah bukan pusat, sektor riil ada di daerah jadi pusat fasilitasi dan mendorong daerah," jelas dia di Acara Refleksi Tiga Tahun Kemajuan MP3EI di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Hal yang sama diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya, pemerintah perlu menggenjot pemerataan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Jawa Tengah. Namun, pembangunan infrastruktur masih terkendala biaya.
Ganjar mengakui, kebutuhan dana untuk infrastruktur dari APBN memang tidak mencukupi untuk membiayai seluruh proyek yang ada. Untuk itu, perlu dilakukan alternatif pembiayaan jangka panjang lainnya misalnya obligasi daerah.Next
(drk/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
