Masalah ini terungkap dalam dialog bertajuk Penguasaan SDM-Iptek Sebagai Kunci Kemajuan Indonesia di Masa Depan dalam rangkaian seminar bertema Refleksi 3 Tahun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di JCC, Jakarta.
"Pada masa orde baru anggaran riset 3,4% dari APBN. Sekarang turun terus bahkan sempat menjadi 2% dari APBN. Padahal kalau kita ingin menjadi negara berkembang kita harus meningkatkan riset," kata Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto dalam dialog yang berlangsung, Kamis (4/9/2014).
Kondisi ini kian menyedihkan bila dilihat dari kacamata ekonomi nasional secara umum. Dibanding Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, alokasi dana riset hanya berkisar 0,08%.
Jauh berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam serta Jepang telah lebih maju dalam menganggarkan kebutuhan riset.
"Bila dibandingkan dengan PDB, dana riset Indonesia hanya 0,08% dari PDB. Jangan dibandingkan dengan negara lain, jauh sekali. Vietnam sudah 0,1% dari PDB, Malaysia sudah 1% dari PBB. Bahkan, Jepang yang sudah lebih maju saja pemerintahnya tetap berpihak pada pengembangan dan riset. Jepang dana risetnya sampai 3,5% dari PDB," katanya.
Menurutnya hal ini menjadi tugas pemerintah ke depan. Keberpihakan pemeritah dalam pengembangan iptek tidak boleh lagi setengah hati, agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.
"Ke depan perlu ada usaha dari pemerintah untuk menggandakan dana riset yang cukup. Keberpihakan pemerintah sangat menentukan," katanya.
(hen/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
