Gubernur Sulawesi Selatan yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sumber pendanaan pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan dari pemerintah.
Oleh karena itu, Syahrul mengusulkan sumber pendanaan lain yaitu obligasi daerah. "Obligasi daerah agar dimunculkan biar orang-orang bisa melakukan investasi. Investasi yang langsung oleh kepala daerah atau obligasi daerah ini akan ada jawaban yang penting untuk infrastruktur," jelasnya dalam sambutan di acara Refleksi Tiga Tahun Kemajuan MP3EI di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Namun, penerbitan obligasi daerah harus dilandasi dengan aturan yang jelas. "Harus diatur bahwa semua daerah bisa melakukan itu. Kasih kita kewenangan ngurusnya," ujarnya.
Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan, memberikan masukan lain. Menurutnya, pembangunan proyek-proyek infrastruktur dalam MP3EI harus dipermudah. Segala jenis perizinan harus disederhanakan.
Alex mencontohkan, selama ini proses regulasi seperti perizinan untuk pembangunan proyek di daerah cukup sulit dan berbelit-belit. Semua harus seizin pemerintah pusat. Rantai regulasi ini perlu dipersingkat agar tidak menghambat pembangunan infrastruktur.
"Berikan kewenangan kami di daerah, jangan ribet urusannya. Beri kewenangan ke kami para gubernur. Ini keluhan kami di daerah. Trans Sumatera contohnya, masih jauh (realisasinya). Jika diberi kewenangan kami akan lebih mudah selesai," paparnya.
Menurut Alex, jika masing-masing pemimpin daerah diberi kewenangan tersebut maka dimungkinkan pembangunan infrastruktur di daerah akan lebih cepat.
"Sebenarnya Indonesia bisa jauh lebih hebat dan cepat dalam pembangunan kalau kewenangan di daerah diberikan lebih untuk membangun daerahnya masing-masing. Selama ini bottleneck ada di pusat, bukan daerah," tegasnya.
(drk/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
