"Kita meminta agar Pertamina membuka kembali kran pembatasan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan, yang dalam kuota BBM subsidi di APBN dialokasikan sebanyak 1,8 juta kiloliter (KL)," ujar Sharif ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Kamis (4/9/2014).
Sharif mengungkapkan, saat ini sudah tercapai kesepakatan, kuota BBM solar yang tersisa total mencapai 702.540 KL yang terdiri dari Pertamina sebanyak 670.000 KL, PT AKR sebanyak 31.378 KL dan PT SPBN sebanyak 1.160 KL.
"Tidak ada lagi pemotongan pasokan, pengaturan dalam pendistribusian BBM untuk nelayan dilakukan secara bersama-sama dengan KKP dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta badan usaha seperti Pertamina," ujarnya.
Sementara itu, Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko mengungkapkan, kebijakan pemotongan 20% pasokan BBM untuk nelayan ini dilakukan berdasarkan surat edaran dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Aturan tersebut mengingat makin menipisnya jatah BBM subsidi, sehingga jika tidak ditekan konsumsinya sebanyak 20%, maka BBM subsidi untuk nelayan tidak cukup sampai akhir tahun.
"Kalau kami diminta untuk menyalurkan sesuai kebutuhan nanti tidak cukup sampai akhir tahun bagaimana? Kami juga tidak tahu, yang jelas sekarang berapapun permintaan nelayan selama itu ada rekomendasi dari KKP dan SKPD ya kami berikan. Yang jelas BBM subsidi untuk nelayan saat ini hanya tersisa 670.000 KL," kata Suhartoko.
Seperti diketahui, KKP meminta jatah kuota BBM subsidi untuk nelayan tahun ini sebanyak 2,78 juta KL, hal ini mengingat realisasi penyaluran BBM subsidi untuk nelayan tahun lalu sudah mencapai 1,69 juta KL. Tetapi pada kenyataanya jatah BBM subsidi tahun ini untuk nelayan hanya sebanyak 1,8 juta KL.
(rrd/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
